Internet
sudah berkembang di segala bidang di dalam kehidupan mulai dari komunikasi ,
transportasi , pendidikan dan bisnis , Hal ini tentu dimanfaatkan oleh beberapa
orang ,kelompok atau organisasi dan pemerintahan sekalipun . Pemerintah mulai
menggunakan kecanggihan yang disajikan oleh pesatnya kemajuan teknologi pada
pemerintahan yang dijalankannya dengan tujuan agar memudahkan masyarakat dalam
mengakses hak yang dimilikinya . Akan tetapi untuk merealisasikan
kepemerintahan berbasis elektronik masyarakat harus mempunyai kemampuan dan imu
pengetahuan tentang teknologi internet agar tidak menjadi gaptek . Berikut
penjelasan tentang E-government yang saya ketahui .
Definisi E-government
World Bank (2003), e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh institusi-institusi pemerintah yang memungkinkan terjadinya transformasi hubungan dengan warga masyarakat, pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintah.
Pascual (2003), e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman jasa atau pelayanan government untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, pekerja, dan partner bisnis.
Dawes (2002), e-government merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
Devadoss (2002), e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi seperti internet untuk mendukung, mempermudah, dan mengotomatisasi transaksi antara pemerintah dengan konstituennya (masyarakat), dunia usaha, dan pemerintah lainnya.
Turban et al.(2002), e-government sebagai penggunaan dari teknologi informasi secara umum dan e-commerce secara khusus untukn menyediakan kepada masyarakat (citizens) dan organisasi-organisasi akses yang menyenangkan terhadap jasa dan informasi pemerintah, menyediakan pengiriman jasa publik kepada masyarakat, partner bisnis dan pemasoknya dan kepada mereka yang bekerja di sektor publik.
Isu Awal: “e-government adalah sebuah inisiatif sentral dan komprehensif oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik berbasis Teknologi Informasi.” Hal ini diartikan bahwa penerapan teknologi informasi menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi (cakupan sempit). Dalam cakupan luas, e-government akan membawa transformasi dalam berkomunikasi dan berinteraksi bagi seluruh pihak yang terkait, baik secara vertical (antara pemerintah dan komponen masyarakat) dan horizontal (antara komponen masyarakat atau antar institusi pemerintah).
Karakteristik esensial e-government:
1. Bentuk layanan secara elektronis (e-service)
Kontribusi paling nyata dari teknologi komputer dan komunikasi dalam peran institusi-institusi pemerintah adalah automasi sistem-sistem dan proses-proses untuk mendukung pelayanan secara elektronis (e-service). Implementasi e-service, yang dicirikan dengan penerapan sistem-sistem informasi yang dapat diakses secara jarak jauh, memberikan dimensi baru terhadap hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat dan pelaku bisnis melalui sistem pelayanan publik yang terintegrasi. Semua layanan publik didasarkan pada manajemen informasi yang terstruktur, konsisten, dan efisien.
2. Paradigma baru dalam komunikasi dan interaksi
e-government mendorong munculnya sebuah tatanan baru berbasis digital dengan cirri keterhubungan yang tinggi (highly interconnected). Penerapan e-government menjadi pernyataan penerimaan (acceptance) pemerintah dan segenap komponen masyarakat terhadap paradigm baru tersebut. Bagi semua pihak yang terlibat, komunikasi dan interaksi sangat diwarnai oleh tuntutan untuk bisa dimana saja (anywhere), kapan saja (anytime), dan seketika (instantaneous).
3. Efek internal yaitu transformasi model pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
e-service hanya dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh sistemsistem informasi yang handal, efisien, akurat, dan aman. Pengelolaan sistem informasi secara elektronis memiliki cara pandang den mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan pengelolaan secara manual.
4. Efek lateral yaitu munculnya interaksi horizontal secara elektronis.
Munculnya e-government akan merangsang hubungan horizontal antara warga dan pelaku bisnis, sesame pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintah untuk berkomunikasi dan bertransaksi secara elektronis pula.
Aplikasi e-government:
Aplikasi dari e-government dapat berupa hubungan berbentuk G2C (government to citizen), G2B (government to business), G2G (government to government), dan G2E (government to employees).
1. Ide dasar pada hubungan G2C (government to citizen) adalah pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya lewat media teknologi informasi. Masyarakat dapat berhubungan dengan pemerintah lewat rumah-rumah mereka. Pemerintah dapat memasukkan informasinya di web, menanyakan sesuatu dari pemerintah dan mendapatkan jawabannya, membayar pajak dan menerima bukti pembayarannya juga lewat web. Salah satu tujuan dari e-government adalah bagaimana jasa dapat dibangun di sekeliling konsumen bukannya seperti masa lalu yang dibangun di sekeliling pemerintahan itu sendiri. Pemerintah harus menyediakan jasa dari perspektif konsumen yaitu konsumen melihat jasa itu sebagai pemakai akhir sistem yang benar-benar membutuhkannya.
2. Pada hubungan G2B (government to business), bisnis (dunia usaha) merupakan pengguna produk informasi dari pemerintah (contohnya data perindustrian), bisa juga sebagai penjual dan sekaligus pembeli barang atau jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement dan eauctions).
1. e-procurement
Pemerintah kenyatannya membeli banyak sekali bahan-bahan dari pemasok dan umumnya dilakukan secara tender (e-tendering) jika menggunakan teknologi informasi
Kegunaan e-procurement:
• Dapat digunakan untuk mempercepat persetujuan pembelian, melacak status pembelian, keberadaan barang dan persediaan, meningkatkan kemampuan untuk menangani barang dalam jumlah besar (Cohen & Eimicke, 2003)
• e-procurement mampu mengurangi biaya dan mempercepat proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa karena pemerintah dapat melakukannya melalui internet.
2. e-auctions
Pemerintah banyak menjual kelebihan atau sisa habis pakai kepada masyarakat lewat sistem lelang (auction).
3. Hubungan G2G (government to government) merupakan hubungan aktivitas antar pemerintah yang biasanya antar unit-unit yang berbeda. Sekarang dipercaya harus ada cara terbaik untuk membawa departemen-departemen di pemerintah untuk dapat bekerja bersama-sama. Gerakan ini akan membantu departemen, agensi pemerintah dan pemerintahan lokal berkolaborasi dengan cara baru untuk dapat membantu masyarakatnya sehingga masyarakat mendapat bantuan tanpa harus tahu bagaimana struktur organisasinya secara detail.
4. Hubungan G2E (government to employees) merupakan hubungan informasi dan kegiatan antara pemerintah dengan semua pegawainya lewat sistem teknologi informasi. Pegawai dapat mengecek status kepegawaiannya setiap saat lewat situs yang disediakan.
Tujuan e-government:
Penerapan e-government memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:
1. Mendorong terbentuknya pola kolaboratif di kalangan unit-unit pemerintah dan antar pemerintah daerah untuk mampu menciptakan nilai bersama.
2. Membantu mengintegrasikan pengetahuan (knowledge), informasi, dan aktivitas dalam proses pemerintahan.
3. Mengefisienkan (mempercepat persetujuan pembelian, mengurangi biaya, dan mempercepat proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan eauctions).
4. Meningkatkan efektivitas (dapat melacak status pembelian, keberadaan barang dan persediaan dan meningkatkan kemampuan untuk menangani barang dalam jumlah besar) dalam proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan e-auction).
5. Mengurangi biaya-biaya operasi, misalnya penurunan penggunaan dan penyimpanan kertas, dan penghematan biaya pos.
6. Meningkatkan transparansi kepada publik, contohnya: di Amerika Serikat, presiden Clinton lewat memorandum on e-government tanggal 17 Desember1999 memerintahkan 500 dokumen terpenting yang digunakan oleh masyarakat dipublikasikan secara on-line mulai Desember 2000.
7. Efektivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat juga diharapkan meningkat dengan penggunaan e-government, karena jalur birokrasi juga bisa dipangkas dan pengawasan kerja dapat dikontrol oleh pemerintah atasannya dan masyarakat (e-controls).
8. Peningkatan kinerja melalui koordinasi dengan instansi terkait dan penggunaan data bersama (data sharing) yang lebih mudah, murah, dan cepat (e-sharing).
9. Memungkinkan pemerintah menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan biaya yang murah karena tidak memerlukan biaya cetak, perangko, dan amplop. Konsep ini disebut sebagai “virtual information space” (Stamoulis, et al., 2001).
10. Ikut berpartisipasi menyelenggarakan proses pemerintahan yang demokrasi. Partisipasi dan aspirasi masyarakat secara demokrasi dapat disalurkan dua arah secara lebih cepat (e-democracy).
11. Memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat informasi dan pelatihan-pelatihan yang positif (e-learning).
12. Menyediakan akses publik terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah (e-access).
13. Membuat masyarakat nyaman berhubungan dengan pemerintah.
Permasalahan-permasalahan:
Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan e-government dapat dikalompokkan dalam 2 sisi, yaitu dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara e-government dan dari sisi pemakai (masyarakat, bisnis, dan karyawan).
Permasalahan-permasalahan dari sisi pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Diperlukan lembaga tinggi pemerintah yang memikirkan, merencanakan, mengendalikan dan memberikan kebijakan proses egovernmentmsehingga penerapannya terarah dan paralel dengan visi dan misi pemerintah pusat.
2. Diperlukannya perundangan atau peraturan pemerintah untuk pelaksanaan e-government, supaya penerapannya terarah dan standar. Instruksi Presiden Repulik Indonesia nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government telah diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2003.
3. Diperlukan komitmen penyelenggara pemerintah untuk berubah dan mendukung, terlibat, dan berpartisipasi dalam perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.
4. Permasalahan mengatasi “resistance to change” karena adanya politik informasi di dalam organisasi akibat hilangnya kekuasaan beberapa bagian atau orang karena tidak lagi memegang informasi.
5. Permasalahan untuk mengintegrasikan e-government sebagai hasil dari business strategic planning dan information systems strategic planning, sehingga penerapan e-government bersifat stratejik untuk menyiapkan pemerintah yang kompetitif dan digerakkan oleh visi dan misi yang inteligen.
6. Permasalahan untuk menerapkan e-government secara radikal dengan konsep Business Process Reengineering (BPR).
7. Permasalahan untuk merawat dan meningkatkan terus-menerus (continuous improvement) terhadap e-government yang telah dilaksanakan dengan konsep total quality management (TQM).
8. Permasalahan menerapkan konsep Sistem Teknologi Informasi (STI) secara menyeluruh yang disebut sebagai sistem informasi keperintahan (government information systems) tidak hanya menerapkan situs web untuk menampilkan fitur-fitur tentang suatu daerah, atau proses komunikasi massa melalui e-mail atau sekumpulan proses transaksi elektronis melalui internet saja.
World Bank (2003), e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh institusi-institusi pemerintah yang memungkinkan terjadinya transformasi hubungan dengan warga masyarakat, pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintah.
Pascual (2003), e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan pengiriman jasa atau pelayanan government untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, pekerja, dan partner bisnis.
Dawes (2002), e-government merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyediakan jasa atau pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat.
Devadoss (2002), e-government sebagai pemanfaatan teknologi informasi seperti internet untuk mendukung, mempermudah, dan mengotomatisasi transaksi antara pemerintah dengan konstituennya (masyarakat), dunia usaha, dan pemerintah lainnya.
Turban et al.(2002), e-government sebagai penggunaan dari teknologi informasi secara umum dan e-commerce secara khusus untukn menyediakan kepada masyarakat (citizens) dan organisasi-organisasi akses yang menyenangkan terhadap jasa dan informasi pemerintah, menyediakan pengiriman jasa publik kepada masyarakat, partner bisnis dan pemasoknya dan kepada mereka yang bekerja di sektor publik.
Isu Awal: “e-government adalah sebuah inisiatif sentral dan komprehensif oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik berbasis Teknologi Informasi.” Hal ini diartikan bahwa penerapan teknologi informasi menawarkan cara baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi (cakupan sempit). Dalam cakupan luas, e-government akan membawa transformasi dalam berkomunikasi dan berinteraksi bagi seluruh pihak yang terkait, baik secara vertical (antara pemerintah dan komponen masyarakat) dan horizontal (antara komponen masyarakat atau antar institusi pemerintah).
Karakteristik esensial e-government:
1. Bentuk layanan secara elektronis (e-service)
Kontribusi paling nyata dari teknologi komputer dan komunikasi dalam peran institusi-institusi pemerintah adalah automasi sistem-sistem dan proses-proses untuk mendukung pelayanan secara elektronis (e-service). Implementasi e-service, yang dicirikan dengan penerapan sistem-sistem informasi yang dapat diakses secara jarak jauh, memberikan dimensi baru terhadap hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat dan pelaku bisnis melalui sistem pelayanan publik yang terintegrasi. Semua layanan publik didasarkan pada manajemen informasi yang terstruktur, konsisten, dan efisien.
2. Paradigma baru dalam komunikasi dan interaksi
e-government mendorong munculnya sebuah tatanan baru berbasis digital dengan cirri keterhubungan yang tinggi (highly interconnected). Penerapan e-government menjadi pernyataan penerimaan (acceptance) pemerintah dan segenap komponen masyarakat terhadap paradigm baru tersebut. Bagi semua pihak yang terlibat, komunikasi dan interaksi sangat diwarnai oleh tuntutan untuk bisa dimana saja (anywhere), kapan saja (anytime), dan seketika (instantaneous).
3. Efek internal yaitu transformasi model pengelolaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
e-service hanya dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh sistemsistem informasi yang handal, efisien, akurat, dan aman. Pengelolaan sistem informasi secara elektronis memiliki cara pandang den mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan pengelolaan secara manual.
4. Efek lateral yaitu munculnya interaksi horizontal secara elektronis.
Munculnya e-government akan merangsang hubungan horizontal antara warga dan pelaku bisnis, sesame pelaku bisnis, dan sesama institusi pemerintah untuk berkomunikasi dan bertransaksi secara elektronis pula.
Aplikasi e-government:
Aplikasi dari e-government dapat berupa hubungan berbentuk G2C (government to citizen), G2B (government to business), G2G (government to government), dan G2E (government to employees).
1. Ide dasar pada hubungan G2C (government to citizen) adalah pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya lewat media teknologi informasi. Masyarakat dapat berhubungan dengan pemerintah lewat rumah-rumah mereka. Pemerintah dapat memasukkan informasinya di web, menanyakan sesuatu dari pemerintah dan mendapatkan jawabannya, membayar pajak dan menerima bukti pembayarannya juga lewat web. Salah satu tujuan dari e-government adalah bagaimana jasa dapat dibangun di sekeliling konsumen bukannya seperti masa lalu yang dibangun di sekeliling pemerintahan itu sendiri. Pemerintah harus menyediakan jasa dari perspektif konsumen yaitu konsumen melihat jasa itu sebagai pemakai akhir sistem yang benar-benar membutuhkannya.
2. Pada hubungan G2B (government to business), bisnis (dunia usaha) merupakan pengguna produk informasi dari pemerintah (contohnya data perindustrian), bisa juga sebagai penjual dan sekaligus pembeli barang atau jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement dan eauctions).
1. e-procurement
Pemerintah kenyatannya membeli banyak sekali bahan-bahan dari pemasok dan umumnya dilakukan secara tender (e-tendering) jika menggunakan teknologi informasi
Kegunaan e-procurement:
• Dapat digunakan untuk mempercepat persetujuan pembelian, melacak status pembelian, keberadaan barang dan persediaan, meningkatkan kemampuan untuk menangani barang dalam jumlah besar (Cohen & Eimicke, 2003)
• e-procurement mampu mengurangi biaya dan mempercepat proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa karena pemerintah dapat melakukannya melalui internet.
2. e-auctions
Pemerintah banyak menjual kelebihan atau sisa habis pakai kepada masyarakat lewat sistem lelang (auction).
3. Hubungan G2G (government to government) merupakan hubungan aktivitas antar pemerintah yang biasanya antar unit-unit yang berbeda. Sekarang dipercaya harus ada cara terbaik untuk membawa departemen-departemen di pemerintah untuk dapat bekerja bersama-sama. Gerakan ini akan membantu departemen, agensi pemerintah dan pemerintahan lokal berkolaborasi dengan cara baru untuk dapat membantu masyarakatnya sehingga masyarakat mendapat bantuan tanpa harus tahu bagaimana struktur organisasinya secara detail.
4. Hubungan G2E (government to employees) merupakan hubungan informasi dan kegiatan antara pemerintah dengan semua pegawainya lewat sistem teknologi informasi. Pegawai dapat mengecek status kepegawaiannya setiap saat lewat situs yang disediakan.
Tujuan e-government:
Penerapan e-government memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:
1. Mendorong terbentuknya pola kolaboratif di kalangan unit-unit pemerintah dan antar pemerintah daerah untuk mampu menciptakan nilai bersama.
2. Membantu mengintegrasikan pengetahuan (knowledge), informasi, dan aktivitas dalam proses pemerintahan.
3. Mengefisienkan (mempercepat persetujuan pembelian, mengurangi biaya, dan mempercepat proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan eauctions).
4. Meningkatkan efektivitas (dapat melacak status pembelian, keberadaan barang dan persediaan dan meningkatkan kemampuan untuk menangani barang dalam jumlah besar) dalam proses transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa langsung lewat internet (e-procurement dan e-auction).
5. Mengurangi biaya-biaya operasi, misalnya penurunan penggunaan dan penyimpanan kertas, dan penghematan biaya pos.
6. Meningkatkan transparansi kepada publik, contohnya: di Amerika Serikat, presiden Clinton lewat memorandum on e-government tanggal 17 Desember1999 memerintahkan 500 dokumen terpenting yang digunakan oleh masyarakat dipublikasikan secara on-line mulai Desember 2000.
7. Efektivitas kerja pemerintah dalam melayani masyarakat juga diharapkan meningkat dengan penggunaan e-government, karena jalur birokrasi juga bisa dipangkas dan pengawasan kerja dapat dikontrol oleh pemerintah atasannya dan masyarakat (e-controls).
8. Peningkatan kinerja melalui koordinasi dengan instansi terkait dan penggunaan data bersama (data sharing) yang lebih mudah, murah, dan cepat (e-sharing).
9. Memungkinkan pemerintah menyebarkan informasi kepada masyarakat dengan cepat dan biaya yang murah karena tidak memerlukan biaya cetak, perangko, dan amplop. Konsep ini disebut sebagai “virtual information space” (Stamoulis, et al., 2001).
10. Ikut berpartisipasi menyelenggarakan proses pemerintahan yang demokrasi. Partisipasi dan aspirasi masyarakat secara demokrasi dapat disalurkan dua arah secara lebih cepat (e-democracy).
11. Memberikan pendidikan kepada masyarakat lewat informasi dan pelatihan-pelatihan yang positif (e-learning).
12. Menyediakan akses publik terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah (e-access).
13. Membuat masyarakat nyaman berhubungan dengan pemerintah.
Permasalahan-permasalahan:
Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penerapan e-government dapat dikalompokkan dalam 2 sisi, yaitu dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara e-government dan dari sisi pemakai (masyarakat, bisnis, dan karyawan).
Permasalahan-permasalahan dari sisi pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Diperlukan lembaga tinggi pemerintah yang memikirkan, merencanakan, mengendalikan dan memberikan kebijakan proses egovernmentmsehingga penerapannya terarah dan paralel dengan visi dan misi pemerintah pusat.
2. Diperlukannya perundangan atau peraturan pemerintah untuk pelaksanaan e-government, supaya penerapannya terarah dan standar. Instruksi Presiden Repulik Indonesia nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government telah diterbitkan pada tanggal 9 Juni 2003.
3. Diperlukan komitmen penyelenggara pemerintah untuk berubah dan mendukung, terlibat, dan berpartisipasi dalam perubahan-perubahan yang terjadi tersebut.
4. Permasalahan mengatasi “resistance to change” karena adanya politik informasi di dalam organisasi akibat hilangnya kekuasaan beberapa bagian atau orang karena tidak lagi memegang informasi.
5. Permasalahan untuk mengintegrasikan e-government sebagai hasil dari business strategic planning dan information systems strategic planning, sehingga penerapan e-government bersifat stratejik untuk menyiapkan pemerintah yang kompetitif dan digerakkan oleh visi dan misi yang inteligen.
6. Permasalahan untuk menerapkan e-government secara radikal dengan konsep Business Process Reengineering (BPR).
7. Permasalahan untuk merawat dan meningkatkan terus-menerus (continuous improvement) terhadap e-government yang telah dilaksanakan dengan konsep total quality management (TQM).
8. Permasalahan menerapkan konsep Sistem Teknologi Informasi (STI) secara menyeluruh yang disebut sebagai sistem informasi keperintahan (government information systems) tidak hanya menerapkan situs web untuk menampilkan fitur-fitur tentang suatu daerah, atau proses komunikasi massa melalui e-mail atau sekumpulan proses transaksi elektronis melalui internet saja.
Permasalahan-permasalahan dari sisi pemakai adalah sebagai berikut:
1. Terjadinya kesenjangan digital (digital divide), yaitu kesenjangan dalam masyarakat dalam keempatannya menggunakan teknologi informasi dan internet.
2. Permasalahan yang sering dibicarakan dalam penggunaan internet adalah keamanannya terutama dalam hal menyangkut pembayaran secara elektronik.
3. Masalah privasi sekarang banyak diperbincangkan. Dengan tersedianya semua data di web dan dapat diakses oleh semua orang termasuk data pribadi kita.
REFERENSI :
EmoticonEmoticon